A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Demak.

          Inspektorat Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Polisi Pamong Praja dan Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak, dengan susunan organsisasi sebagai berikut :

1)   Unsur Pimpinan yaitu Inspektur ;
2).  Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat yang membawahi:

  1. Sub Bagian Perencanaan ;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
  4. Unsur Pelaksana, yaitu Inspektur Pembantu, terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu.Wilayah, antara lain :

(1). Irban Wilayah I meliputi : Kecamatan Gajah, Karangawen, Guntur;

(2). Irban Wilayah II meliputi : Kecamatan Mranggen, Dempet, Bonang, Kebonagung;

(3). Irban Wilayah III meliputi : Kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah, Sayung;

(4). Irban Wilayah IV meliputi : Kecamatan Mijen, Karanganyar, Wedung;

Masing-masing Inpektur Pembantu Wilayah dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu: Kasi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan, Kasi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan dan Kasi Pengawas Pemerntah bidang Kemasyarakatan.

4)   Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dibawah ini.

 

Dalam perkembangannya struktur dan bagan organisasi Inspektorat berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur antara lain bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus. Berkaitan dengan hal tersebut maka Jabatan Kepala Seksi di bawah Inspektur Pembantu Wilayah telah di-inpassing menjadi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sejak tanggal 28 September 2012. Berkenaan dengan hal tersebut, revisi Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sedang dalam proses persiapan perubahan Peraturan Daerah SOTK bersamaan dengan Perangkat Daerah (PD) yang lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Inspektorat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

  1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Demak dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

  1. Tugas

Inspektorat Kabupaten Demak, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

  1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
  2. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan;
  3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  5. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas perangkat, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Lainnya;
  6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  8. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
  9. Pelaksanaan pengujian, penilaian, pengusutan, monitoring dan evaluasi pelaporan berkala dan penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
  10. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengawasan ditingkat daerah;
  11. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  12. Pelaksanaan pengelolaan urusan, program, kepegawaian,hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Inspektur mempunyai tugas :

  1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan berdasarkan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  4. Merumuskan kebijakan Bupati di Bidang Pengawasan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Satuan;
  5. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam rangka peningkatan kegiatan bidang pengawasan di tingkat Daerah;
  6. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan melalui pemantauan, kunjungan, dan laporan bawahan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibantu oleh Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Menyusun program dan kegiatan Sekretariat berdasarkan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah;
  6. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga;
  7. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
  8. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi – fungsi pengawasan dan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien;
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Untuk melaksanakan tugas Inspektur juga dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. penyiapan bahan rencana, program, pelayanan administrasi dan teknis pengawasan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  2. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu, pemeriksaan terpadu;
  3. penelaahan/pengujian terhadap laporan berkala penyelenggaraan pemerintahan dari unit/satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Demak serta laporan pengaduan kasus;
  4. pengusutan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan dan KKN;
  5. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program kegiatan;
  6. penyiapan bahan fasilitasi, pengkoordinasian dan pelaporan hasil pengawasan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas:

  1. Menyusun program dan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pengawasan di Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
  6. Melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta pengujian laporan;
  7. Melaksanakan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi terjadinya penyimpangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Demak, dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemeriksa Independen dan professional yang merupakan gabungan dari pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor. Hal tersebut dilaksanakan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada.

Adapun struktur dan susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut :