Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mengenai kewajiban daerah menyusun Rencana Strategis sangat jelas. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Pasal 15 ayat (3) Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Pasal 272 Undang-undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Demak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan  Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak. Dalam hal ini Inpektorat Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa,  Tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dicapai adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Sesuai dengan arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016 hingga tahun 2021, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Kabupaten Demak melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,  reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan dana desa setiap triwulan, reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangakat Daerah, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak. Selain melaksanakan reviu Inspektorat Kabupaten Demak melakukan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi kegiatan perangkat daerah, serta melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah pemantauan Tindak Lanjut Hasi Pemeriksaan Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, serta rapat koordinasi pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Demak perlu menyusun Renstra PD tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Demak merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Demak dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Bupati Demak terpilih periode 2016-2021 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Demak.

Fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2016–2021 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Demak yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2016-2021.

Penyusunan Renstra Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Inspektorat disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak; (3) Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Demak; Renstra BPK, dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa tengah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Demak sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak  2016-2021.